BANDUNG – Isu terkait 39 daerah yang dilaporkan mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menarik perhatian serius Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti alias Teh Aanya. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan terganggunya kualitas layanan publik di daerah.
Teh Aanya menekankan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyalahkan pemerintah daerah atas inefisiensi anggaran. Menurutnya, persoalan ini mencerminkan tantangan struktural dalam hubungan keuangan pusat dan daerah.
Meninjau Akar Masalah: Bukan Sekadar Inefisiensi
Kemendagri sebelumnya menyoroti bahwa banyak daerah sebenarnya memiliki ruang untuk efisiensi anggaran. Namun, Aanya memberikan perspektif yang lebih luas.
“Kita perlu membedakan antara daerah yang benar-benar tidak mampu secara fiskal karena keterbatasan PAD, dengan daerah yang kurang optimal dalam manajemen anggarannya. Audit yang dilakukan Kemendagri harus menjadi audit kapasitas, bukan sekadar audit kepatuhan. Kita tidak bisa memukul rata semua daerah,” ujar Teh Aanya.
Senator Asal Jawa Barat itu menyoroti bahwa kebijakan rekrutmen PPPK secara nasional seringkali tidak dibarengi dengan skema pendanaan yang adaptif. Ketika gaji PPPK menjadi beban APBD, daerah dengan kapasitas fiskal rendah berada dalam posisi terjepit antara tuntutan pelayanan publik dan realitas keuangan.
Solusi Solutif: Menuju Pendanaan yang Adil
Sebagai anggota Komite I yang fokus pada otonomi daerah, Teh Aanya menawarkan tiga langkah strategis untuk memecah kebuntuan ini:
Skema Conditional Grant (Hibah Bersyarat): Aanya mengusulkan adanya mekanisme bantuan pendanaan khusus atau top-up Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mengikat untuk pembayaran gaji. “Jika daerah sudah melakukan rasionalisasi belanja dan tetap belum mampu, pusat harus hadir dengan solusi nyata agar hak para tenaga kerja tidak terabaikan,” tegasnya.
Transparansi dan Restrukturisasi Belanja: Teh Aanya mendorong kepala daerah untuk lebih transparan dan berani melakukan restrukturisasi belanja pegawai. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan belanja layanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) di atas pos-pos belanja operasional yang bersifat seremonial.
Pendampingan Ekonomi Kreatif: Dalam jangka panjang, Aanya meyakini bahwa kemandirian fiskal adalah kunci. Ia berkomitmen mendorong pusat untuk memberikan insentif bagi daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang secara bertahap.
Menjaga Stabilitas di Priangan Timur
Mengenai kondisi di wilayah Priangan Timur, Aanya mengaku terus memantau perkembangan. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai gagal bayar di wilayah tersebut. Namun, beliau tetap mengimbau kepala daerah di wilayah konstituennya untuk melakukan audit mandiri secara berkala.
“Kami ingin memastikan stabilitas terjaga. Pemerintah daerah harus proaktif dalam berkomunikasi dengan pusat jika ditemukan kendala. Jangan menunggu hingga terjadi krisis di lapangan,” tambahnya.
Teh Aanya menutup dengan pesan bahwa otonomi daerah haruslah bermakna kemandirian, bukan justru menjadi beban yang menghambat pelayanan masyarakat. Komite I DPD RI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara realitas daerah dan kebijakan pusat demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih sehat.
