Politik dan Pemerintahan

Bupati Garut Tak Mau “Nanggung”: APBD Harus Kategori Baik

×

Bupati Garut Tak Mau “Nanggung”: APBD Harus Kategori Baik

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi Keuangan dan Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026

GARUT – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin pimpin Rapat Koordinasi Keuangan dan Evaluasi Realisasi APBD 2026. Rapat digelar di Ruang BPKAD Garut, Jalan Kiansantang, Selasa (7/7/2026).

Bupati Garut menegaskan tata kelola keuangan jadi indikator utama keberhasilan daerah. Pengelolaan harus transparan, efektif, dan efisien di setiap SKPD.

Bupati Garut meminta pengawasan ketat dan pelaporan presisi untuk tiap transaksi keuangan. Langkah itu agar program Pemkab Garut berjalan akuntabel.

Bupati Garut menilai kinerja keuangan Garut belum optimal. Realisasi penyerapan anggaran masuk kategori baik, sementara pendapatan daerah masih sedang.

Rapat dihadiri Pimpinan Kantor Cabang Bank bjb Garut Sony Permana, Kepala BPKAD Saeful Hidayat, dan perwakilan SKPD.

“Pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien itu menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu daerah,” ujar Abdusy Syakur Amin.

Berdasarkan penilaian Provinsi Jawa Barat, performa keuangan Kabupaten Garut saat ini di level cukup. Tidak jelek, tetapi belum bisa disebut sangat bagus.

Bupati mengapresiasi kerja keras jajaran. Namun ia meminta seluruh instansi tidak cepat puas dengan capaian yang ada.

“Itu adalah suatu prestasi yang harus kita apresiasi. Kemudian terima kasih teman-teman, tapi rasanya kurang cukup dan saya pengennya sih semuanya baik,” tutur Bupati.

Menurutnya, untuk mencapai kategori baik perlu pengendalian yang komprehensif dan signifikan. Ia mendorong setiap SKPD meningkatkan disiplin anggaran dan mempercepat penyerapan.

Sebagai langkah konkret, Bupati Garut meminta BPKAD memperkuat sistem pengawasan. Setiap transaksi keuangan di SKPD harus dilaporkan secara berkala dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Pengawasan dan pelaporan harus lebih ketat. Tujuannya agar jalannya program dan kegiatan di lingkungan Pemkab Garut presisi dan akuntabel,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara BPKAD, Bank bjb, dan SKPD. Sinergi itu diperlukan untuk mendongkrak realisasi pendapatan daerah yang masih tertinggal.

Ia berharap evaluasi berkala ini menjadi momentum perbaikan. Targetnya Kabupaten Garut keluar dari zona “nanggung” dan masuk kategori baik di semua indikator keuangan.

“Kita harus dorong pengendalian komprehensif. Jangan sampai anggaran besar tapi manfaatnya tidak terasa masyarakat,” pungkas Abdusy Syakur.