Oleh: Sony Fitrah Perizal, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat
MENGAPA birokrasi Kementerian Keuangan bersorak gembira menyambut menteri baru, sementara linimasa rakyat dipenuhi sinisme dan rasa waswas?
Gemuruh tepuk tangan di atrium Lapangan Banteng pada Senin, 14 September 2026, bukan sekadar seremoni penyambutan, melainkan cermin telanjang dari jurang pemisah antara kenyamanan elite birokrasi dan kecurigaan rakyat pembayar pajak. Jika tepuk tangan itu lahir dari rasa lega karena pengawasan integritas bakal melunak, maka lonceng bahaya bagi Republik ini sedang berdentang keras.
Pemandangan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan pada Senin siang itu terasa kontras dan getir bagi akal sehat publik.
Di dalam gedung berpendingin udara itu, ratusan aparatur negara tumpah ruah dari lantai dasar hingga selasar lantai atas. Mereka bersorak, bertepuk tangan riuh, dan mengelu-elukan kehadiran Suahasil Nazara yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ada gelagat rasa lega yang teramat kentara; sebuah perayaan internal yang tampak begitu lepas.
Namun, di luar dinding kaca Lapangan Banteng, di linimasa ponsel jutaan rakyat Indonesia, suasana kebatinan yang muncul justru sebaliknya: *dingin, sinis, dan penuh curiga.*
Pertanyaan liar yang bertebaran di kolom komentar warganet mewakili suara jujur akar rumput yang selama ini tertekan: Untuk apa sebenarnya pegawai Pajak dan Bea Cukai bertepuk tangan segegap-gempita itu? Apakah mereka merayakan datangnya seorang pemimpin baru, atau sedang merayakan kepergian pengawas yang selama ini mereka anggap terlalu mengusik zona nyaman? Mengapa menteri yang dinilai publik bersikap lurus justru tersingkir, dan mengapa birokrasi tampak begitu bahagia ketika nakhoda berganti?
Sinisme publik ini tidak lahir dari ruang hampa. Ini adalah akumulasi luka batin rakyat yang menahun.
Rakyat belum lupa bagaimana hidup mereka sehari-hari dicekik oleh rupa-rupa pungutan: pedagang kecil yang dikejar setoran pajak, kelas menengah yang pendapatannya digerogoti iuran dan inflasi, serta warga biasa yang kerap dibuat jengkel oleh arogansi aturan barang bawaan kepabeanan. Di saat yang sama, memori kolektif bangsa masih segar mengingat rentetan skandal pamer harta, rekening jumbo tak wajar, dan kompromi bawah meja yang pernah mencoreng instansi pemungut penerimaan negara.
Maka, ketika birokrasi Pajak dan Bea Cukai bersorak menyambut kepemimpinan baru, reaksi spontan publik adalah waspada: *jangan-jangan reformasi integritas sedang diputar balik.* Jangan-jangan disiplin ketat yang selama ini ditakuti para oknum kembali dilonggarkan demi memelihara apa yang disebut sebagai “kekompakan korps”.
Suahasil Nazara boleh jadi adalah teknokrat ulung. Rekam jejak akademis dan birokrasinya tidak diragukan. Dalam pidatonya, ia melontarkan janji normatif: menjaga APBN yang sehat, kredibel, dan membanggakan masyarakat.
Namun, Suahasil dan jajarannya harus mendengar ini dengan telinga terbuka: *kredibilitas tidak dibangun dari tepuk tangan bawahan, melainkan dari rasa adil yang dirasakan oleh rakyat yang membayar gaji mereka.*
Kata “kredibel” akan menjadi lelucon pahit jika di bawah kepemimpinan baru ini:
1. *Target penerimaan negara kembali dikejar dengan memeras rakyat kecil dan pelaku usaha riil*, sementara para konglomerat pengemplang pajak dan perusak lingkungan tetap leluasa melenggang lewat kompromi politik.
2. *Pengawasan internal di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai kembali tumpul*, membiarkan pola lama kongkalikong dan pungli hidup kembali di balik senyum ramah birokrasi.
3. *Kementerian Keuangan menutup diri menjadi menara gading*, yang menganggap kritik masyarakat di media sosial hanyalah suara bising orang-orang yang “tidak mengerti kalkulasi ekonomi”.
Presiden Prabowo Subianto menaruh beban berat di pundak Menkeu baru untuk menjaga keuangan negara demi mendanai program-program kerakyatan. Tetapi uang negara itu bukan milik kementerian, bukan pula milik menteri. Setiap sen di dalam brankas APBN adalah tetes keringat buruh, petani, guru honorer, pedagang kaki lima, dan profesional muda yang rela memotong penghasilan mereka demi kewajiban pada negara.
Tepuk tangan di lobi Kemenkeu kemarin telah usai. Kini giliran rakyat menagih bukti.
Jika Suahasil Nazara ingin membuktikan bahwa ia adalah menteri bagi 280 juta rakyat Indonesia—dan bukan sekadar menteri pelindung kenyamanan pegawai Kemenkeu—maka langkah pertamanya adalah membuktikan bahwa kecurigaan publik itu salah. Tindak tegas oknum-oknum bermasalah, buka data secara transparan, dan jangan beri ruang sedikit pun bagi kompromi integritas.
Karena jika sampai reformasi di Lapangan Banteng layu sebelum berkembang, rakyat tidak akan segan-segan menarik mandat kepercayaan mereka. Dan ketika kepercayaan rakyat pembayar pajak sudah runtuh, tidak ada lagi angka di dalam APBN yang mampu menyelamatkan martabat sebuah pemerintahan.
