Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan dan pendistribusian kuota haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama Republik Indonesia. Penetapan ini menjadi babak baru pengusutan dugaan penyimpangan kuota haji yang sejak awal menuai sorotan publik.
Selain Yaqut, KPK juga menetapkan satu tersangka lain berinisial IAA, yang diduga berperan aktif dalam proses diskresi penentuan kuota serta pendistribusian kuota haji khusus. Penyidik menilai terdapat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengelolaan kuota haji tersebut.
Peran Aktif Tersangka dan Dugaan Aliran Dana
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti, termasuk keterangan saksi, dokumen, serta hasil penelusuran aliran dana. Penyidik mendalami bagaimana proses pengambilan kebijakan diskresi dilakukan, serta bagaimana kuota haji didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu.
Tak hanya itu, KPK juga menelusuri dugaan aliran uang dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), biro perjalanan, dan pihak terkait lainnya kepada oknum di Kementerian Agama. Aliran dana tersebut diduga berkaitan langsung dengan pengaturan kuota haji.
“Penyidik mempertimbangkan peran aktif para tersangka, termasuk bagaimana mekanisme pendistribusian kuota haji dan dugaan aliran uang dari pihak-pihak penyelenggara,” ujar Budi..
Kerugian Negara Masih Dihitung
Menanggapi pertanyaan publik terkait penetapan tersangka yang dilakukan sebelum nilai kerugian negara diumumkan secara final, Budi menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak harus menunggu hasil akhir perhitungan kerugian negara, selama alat bukti telah mencukupi.
Saat ini, KPK masih menunggu finalisasi perhitungan dari auditor negara. Proses penyidikan juga terus berjalan dengan dukungan penuh dari aparat penegak hukum lain, termasuk kerja sama lintas lembaga.
Pengembalian Uang Capai Rp100 Miliar
Dalam perkembangan lain, Budi mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terdapat pengembalian uang sekitar Rp100 miliar dari sejumlah pihak PIHK dan biro perjalanan haji yang diduga terkait perkara ini. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
“Kami terus mengimbau pihak-pihak yang merasa terlibat atau masih ragu-ragu agar segera melakukan pengembalian. Proses ini masih terbuka dan jumlahnya bisa bertambah,” kata Budi.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi perhatian luas masyarakat, mengingat ibadah haji merupakan layanan publik yang sangat sensitif dan menyangkut kepentingan jutaan umat Islam. Budi memastikan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga tuntas. (Sumber: Kompas)
