Wacana penggabungan atau merger daerah kembali mencuat di tengah fakta banyaknya pemerintahan daerah yang hingga kini belum mampu mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada kucuran dana pemerintah pusat. Isu sensitif ini disorot tajam pendiri Disway sekaligus mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
Pendiri Disway sekaligus mantan Menteri BUMN, mengingatkan, ukuran kemajuan wilayah tidak ditentukan oleh besar-kecilnya anggaran, melainkan oleh kualitas kepemimpinan dan manajemen.
Dahlan secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya jika penggabungan daerah didorong semata-mata oleh alasan fiskal. Menurutnya, sejarah pembangunan dunia justru menunjukkan bahwa wilayah miskin bisa melompat jauh ketika dipimpin oleh figur dengan visi dan keberanian manajerial.
“Saya tidak terlalu setuju kalau kemajuan itu dihubungkan langsung dengan kemampuan keuangan. Yang jauh lebih penting adalah leader-nya,” tegas Dahlan.
Ia mencontohkan Singapura pada era 1960-an yang nyaris tanpa sumber daya alam. Bahkan, pada 1967, banyak rumah di Singapura belum memiliki toilet layak, air bersih harus diangkut, dan sanitasi dilakukan secara manual di halaman rumah. Namun, kondisi itu berubah total karena manajemen negara yang disiplin dan kepemimpinan yang tegas.
“Tidak ada negara miskin atau negara kaya. Yang ada negara dengan manajemen bagus dan manajemen buruk,” ujar Dahlan, mengutip pandangan ekonom Peter Drucker.
Dahlan menegaskan, negara kaya pun bisa jatuh miskin jika dikelola secara serampangan. Sebaliknya, negara atau daerah miskin dapat melonjak pesat bila dipimpin oleh sosok dengan visi, integritas, dan keberanian mengambil keputusan strategis.
Pandangan tersebut ia tarik ke konteks Indonesia. Dahlan menyebut sejumlah daerah dengan anggaran terbatas justru mampu menunjukkan lompatan kemajuan karena kepemimpinan yang kuat. Salah satu contoh yang ia soroti adalah Kulon Progo di era kepemimpinan Hasto Wardoyo, yang kini menjabat Wali Kota Yogyakarta.
“Secara anggaran biasa saja, tapi lonjakannya luar biasa,” katanya.
Namun, Dahlan juga melontarkan kritik bernada politis. Ia menyindir bahwa banyak kepala daerah berprestasi justru lahir dari partai yang sama, sementara partai lain minim figur teladan di level eksekutif daerah.
“Harusnya semua partai bisa melahirkan wali kota atau bupati yang hebat. Jangan itu-itu saja,” sindirnya.
Meski demikian, Dahlan tidak menutup pintu terhadap wacana merger daerah. Ia justru mendukung penggabungan wilayah jika didasarkan pada konsep pengendongan—yakni daerah kuat menjadi lokomotif bagi daerah yang lemah.
Ia mencontohkan strategi pembangunan China. Kota Shenzhen, yang dahulu desa nelayan, digendong Hong Kong hingga menjadi pusat ekonomi dunia. Provinsi Fujian digendong Taiwan, sementara wilayah utara China berkembang melalui sokongan Jepang dan Korea Selatan.
“Yang penting bukan digabung atau tidak, tapi siapa menggendong siapa di tahap awal,” ujarnya.
Dahlan bahkan menyebut secara konkret perlunya penataan ulang wilayah di Jawa, di mana daerah seperti Magetan dan Ngawi dinilai lebih realistis digendong Solo ketimbang Surabaya yang terlalu jauh secara geografis dan administratif.
Dengan demikian, bagi Dahlan Iskan, merger daerah bukan sekadar soal efisiensi anggaran, melainkan soal desain kepemimpinan, pusat pertumbuhan, dan keberanian membangun ekosistem manajemen yang sehat. Tanpa itu, penggabungan hanya akan menjadi proyek administratif tanpa makna strategis.
