Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras bernuansa historis sekaligus politis. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin 22 Februari 2026, Prabowo menegaskan bahwa bangsa yang melupakan sejarah berisiko besar mengulangi kesalahan masa lalu dan kembali terjerat ketidakadilan global.
“Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka akan terbelit kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu,” tegas Prabowo di hadapan ribuan kepala daerah dan pejabat pemerintah pusat.
Menurut Prabowo, pemahaman sejarah bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan fondasi strategis untuk membaca realitas dunia saat ini. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi penjajahan, intervensi, dan tekanan asing yang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi generasi sekarang.
“Kita harus paham kenapa saya mengatakan itu. Karena hari ini kita mendapat kesempatan melihat bagaimana dunia sebenarnya,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka mengkritik standar ganda negara-negara besar di panggung global. Ia menyoroti ironi negara-negara yang selama ini mengajarkan demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan lingkungan, namun justru melanggar nilai-nilai tersebut.
“Negara-negara yang mengajarkan kita demokrasi, HAM, rule of law, menjaga lingkungan hidup, merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan,” ujarnya tajam.
Prabowo juga menggugat sikap diam komunitas internasional terhadap tragedi kemanusiaan yang menelan puluhan ribu korban jiwa. Ia menyinggung pembantaian terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia, yang menurutnya tidak mendapat respons tegas dari negara-negara yang mengklaim diri sebagai penjaga nilai kemanusiaan.
“Di mana hak asasi manusia itu? Di mana demokrasi itu?” sindir Prabowo, menyebut kondisi tersebut sebagai potret nyata ketidakadilan global.
Dalam konteks politik luar negeri, Prabowo turut menyinggung langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Forum tersebut merupakan inisiatif internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan rekonstruksi wilayah terdampak perang. Prabowo menandatangani piagam Dewan Perdamaian itu dalam pertemuan internasional di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari 2020.
Keikutsertaan Indonesia, ditegaskan Prabowo, merupakan wujud komitmen aktif menjaga perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menambahkan, keterlibatan Indonesia diarahkan untuk mendukung rekonstruksi Gaza, Palestina, termasuk melalui kontribusi dana secara sukarela.
“Ini bagian dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan global,” ujar Sugiono.
Pemerintah menilai posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian memberi ruang strategis untuk mendorong tatanan dunia yang lebih adil, sekaligus memastikan Indonesia tidak kembali terjebak dalam pola ketergantungan dan ketidakadilan yang pernah dialami di masa lalu. (Sumber: Kompas TV)
