Oleh : Syafril Sjofyan Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP Bangsa & P3 TNI, Sekjen FTA
TIGA personel terbaik bangsa, prajurit perdamaian dari Indonesia di bawah misi PBB – UNIFIL tewas, 6 orang luka-luka dalam dua insiden di Lebanon Selatan. Mereka diserang oleh militer Israel itu bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga krisis diplomatik serius. Dalam Teknologi Perang yang canggih dengan lokasi sasaran yang presisi, itu bukan kelalaian, tetapi menjadi sasaran yang disengaja.
Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan kecaman atas serangan yang dilakukan oleh militer Israel hanya saja terasa lunak bagi insiden tersebut tanpa dilakukan tindak lanjut. Karena serangan ini bukan sekadar insiden militer biasa. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, penghinaan terhadap mandat penjaga perdamaian dunia, serta bentuk nyata pengabaian terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan universal.
Seharusnya Pemerintah Indonesia melalukan langkah “Tekanan Diplomatik Maksimal”. Dengan mendorong sidang darurat di Dewan Keamanan PBB dengan meminta investigasi independen internasional (bukan sepihak). Dengan tujuan memastikan insiden tidak “ditutup-tutupi” atau dianggap insiden biasa.
Indonesia harus membangun Koalisi Internasional dengan mengandeng negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam dan negara Global South. Untuk menekan secara kolektif agar ada sanksi atau minimal kecaman resmi global. Karena sekarang dalam BOP posisi Indonesia lemah, tapi jika kolektif diluar bisa jadi tekanan nyata.
Selanjutnya adakan Evaluasi dan Perlindungan Pasukan. Dengan meninjau ulang penempatan TNI di wilayah konflik. Pastikan aturan keterlibatan (rules of engagement) lebih jelas. Jika perlu tarik sementara pasukan dari zona paling berbahaya. Jangan sampai prajurit jadi “target tanpa perlindungan”.
Langkah lanjut Indonesia secepatnya membawa kasus tewas dan luka-luka prajurit perdamaian ke Mahkamah Internasional jika ada pelanggaran hukum perang. Mendorong klasifikasi sebagai pelanggaran terhadap personel penjaga perdamaian. Ini penting untuk preseden global.
Pemerintah Prabowo wajib jujur, bukan meredam atau menutup-nutupi. Harus menyampaikan kronologi, langkah, dan posisi resmi Indonesia. Untul hal tersebut perlu tekanan publik agar tidak “lunak” atau kompromistis. Sejarah menunjukkan tekanan publik bisa mengubah sikap negara. Intinya Ini bukan sekadar insiden militer, tapi ini soal Kedaulatan, Martabat negara dan Perlindungan prajurit.
Pemerintah harus menuntut pertanggungjawaban penuh dari Israel atas tindakan yang telah merenggut nyawa prajurit Indonesia. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan serangan terhadap personel penjaga perdamaian.
Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang secara menyeluruh keterlibatan dan penempatan pasukan dalam misi perdamaian termasuk dalam keanggotaan BOP, tidak ada gunanya harus segera keluar. Pemerintah harus memastikan keselamatan personel Indonesia tidak lagi dipertaruhkan tanpa jaminan perlindungan yang jelas.
Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi perdamaian sesuai UUD 45, tetapi tidak pernah gentar menghadapi ketidakadilan. Dunia harus tahu darah prajurit Indonesia bukan angka statistik. Ini adalah kehormatan bangsa yang tidak bisa ditawar.
