SUMEDANG — Peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 dimanfaatkan Sekda Sumedang, Tuti Ruswati, untuk “menyentil” kinerja daerah. Ia menegaskan, kemandirian fiskal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Usai memimpin apel di Lapangan PPS Sumedang, Senin (27/4/2026), Tuti menekankan pentingnya daerah mengelola keuangan secara mandiri. Ketergantungan pada dana pusat harus dikurangi.
“Daerah harus meningkatkan kapasitas fiskal dan pendapatan asli daerah. Ini kunci kemandirian pembangunan,” tegasnya.
Menurut Tuti, keterbatasan anggaran menjadi tantangan nyata di semua level pemerintahan. Karena itu, penentuan prioritas program harus tepat sasaran.
Ia mengingatkan, program yang dijalankan harus memiliki efek berganda atau multiplier effect bagi masyarakat.
“Dengan anggaran terbatas, kita harus menghasilkan dampak luas,” ujarnya.
Tuti juga menyoroti potensi pemborosan jika anggaran tidak dikelola secara efektif dan efisien.
Besarnya anggaran, kata dia, tidak menjamin keberhasilan tanpa perencanaan matang.
Dalam konteks otonomi daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi indikator utama.
Kemampuan menyediakan layanan dasar dinilai sebagai cerminan keberhasilan pemerintah daerah.
“Hari OTDA harus jadi pengingat, sejauh mana kita mampu memenuhi layanan dasar,” katanya.
Tak hanya itu, Tuti juga mengingatkan ASN agar keluar dari pola kerja administratif semata.
Ia mendorong lahirnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam setiap program.
“ASN jangan hanya administratif. Harus inovatif dan kolaboratif agar menghasilkan outcome nyata,” tandasnya.
Pesan itu menjadi penegasan: otonomi daerah bukan sekadar kewenangan, tapi tanggung jawab menghadirkan kesejahteraan.
