Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan arah pembangunan daerah ke depan akan lebih difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari jalan, drainase, trotoar, irigasi, hingga sektor pendukung lainnya, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang digelar di Ruang Resepsi Bale Pakuan, Kota Bandung, Jumat (9/1/2026). Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD
Selain penajaman belanja infrastruktur prioritas, rapat evaluasi juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, salah satunya melalui pengurangan belanja perjalanan dinas serta penguatan belanja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, sekaligus memastikan APBD benar-benar digunakan secara produktif.
Kabupaten Bandung Siap Tindak Lanjuti Hasil Evaluasi
Menanggapi arahan Gubernur Jawa Barat, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2026 agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pengelolaan anggaran harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai kebutuhan daerah,” tegas Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS, Sabtu (10/1/2026).
Sinergi Provinsi dan Daerah Jadi Kunci Pembangunan
Kang DS menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota agar arah pembangunan berjalan selaras dan saling menguatkan. Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci percepatan pembangunan sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Bandung juga berkomitmen terus mendorong inovasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dengan demikian, setiap rupiah APBD diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
