Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan hutan dan tata ruang menyusul bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat.
Hal tersebut disampaikan Teh Aanya dalam rapat kerja Komite I DPD RI bersama Menteri ATR/BPN dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menilai peristiwa longsor yang terjadi pada Sabtu, 24 Januari 2026, harus menjadi momentum perbaikan serius dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah rawan bencana.
“Musibah ini perlu kita lihat secara komprehensif, tidak hanya sebagai bencana alam, tetapi juga sebagai pembelajaran penting dalam tata kelola lingkungan,” ujar Teh Aanya dalam forum tersebut.
Ia menyebutkan, longsor di Kampung Pasirkuning, Desa Pasirlangu, telah berdampak besar terhadap masyarakat dengan rusaknya puluhan rumah dan masih dilakukannya proses pencarian warga yang dilaporkan hilang. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan perhatian lintas sektor secara berkelanjutan.
Teh Aanya juga menyinggung situasi kebencanaan lain di Jawa Barat, termasuk banjir yang masih terjadi di sejumlah daerah seperti Bekasi, Karawang, dan Subang. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi serta pengawasan di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Teh Aanya meminta Kementerian Kehutanan untuk menjelaskan langkah-langkah pengawasan serta rencana ke depan dalam pengelolaan kawasan rawan bencana. Ia juga menyampaikan aspirasi daerah agar dukungan sarana dan prasarana kebencanaan terus ditingkatkan.
“Yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita bisa mencegah agar kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat merasa lebih aman,” pungkasnya.
