Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera melakukan perombakan besar-besaran jajaran direksi Bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Langkah tegas ini disebut sebagai bagian dari agenda pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar kembali berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Syafri Samsuddin di kawasan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1). Menurut Syafri, masalah utama di tubuh BUMN, khususnya sektor perbankan negara, bersumber dari lemahnya kepemimpinan di level puncak.
“Birokrasi yang ramah terhadap kepentingan elite dan lemahnya pengawasan itu bermuara di kursi pimpinan,” tegas Syafri.
Ia menyoroti keras kebijakan perbankan Himbara yang selama ini dinilai lebih memanjakan pengusaha besar ketimbang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, kata Syafri, bank milik negara seharusnya menjadi instrumen utama negara dalam mendorong pemerataan ekonomi.
“Kredit besar terus mengalir ke kelompok yang sudah kuat. Sementara rakyat kecil justru dipersulit. Ini yang tidak bisa lagi ditoleransi,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Syafri, menjadi alasan utama Presiden Prabowo mengambil langkah ekstrem dengan mengganti seluruh jajaran direksi Bank Himbara. Presiden disebut ingin memastikan perbankan negara benar-benar menjadi alat perjuangan ekonomi nasional, bukan sekadar mesin keuntungan segelintir pihak.
Dalam proses pergantian pimpinan, pemerintah kini menerapkan metode talent scouting. Pendekatan ini menandai perubahan besar dalam pola rekrutmen elite BUMN. Figur-figur lama yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan tidak lagi menjadi prioritas.
“Kita cari orang-orang dengan integritas tinggi, nasionalisme kuat, dan keberanian menjaga kepentingan bangsa. Presiden ingin generasi muda yang cerdas, profesional, dan tidak bisa ditekan kepentingan,” tegas Syafri.
Tak hanya sektor perbankan, Syafri juga menyinggung kondisi ketimpangan ekonomi nasional yang dinilainya sudah berada pada level mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang ia terima, kekayaan alam Indonesia saat ini disebut hanya dikuasai oleh sekitar 10 perusahaan besar.
Ia bahkan menuding sejumlah korporasi menjalankan bisnis dengan kedok legalitas, namun praktiknya justru merugikan negara dan rakyat.
“Secara administratif terlihat sah, tapi secara substansi negara dirugikan. Ini harus dibongkar,” ujarnya.
Lebih jauh, Syafri mengungkap dugaan kebocoran anggaran negara yang angkanya fantastis, mencapai Rp5.770 triliun. Ia menilai pembenahan BUMN, termasuk Bank Himbara, merupakan pintu masuk penting untuk menutup kebocoran tersebut.
Langkah Presiden Prabowo ini menandai sinyal kuat perubahan arah kebijakan ekonomi nasional: dari yang selama ini dinilai elitis, menuju sistem yang lebih berdaulat, adil, dan berpihak pada rakyat.
