Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat, Hendri Slamet, menyentil keras sikap pemerintah pusat dalam menangani persoalan sampah yang dinilainya masih sebatas wacana.
Hal tersebut disampaikan Hendri saat menggelar reses kedua DPRD masa sidang 2025–2026, Jumat (6/2/2026). Ia menegaskan, persoalan sampah membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar janji dan pernyataan normatif.
“Dalam menyelesaikan persoalan sampah itu dibutuhkan kerja-kerja nyata, bukan hanya omon-omon,” tegas Hendri.
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya turun langsung membantu daerah, terutama dalam penyediaan armada berat seperti beko, dump truck, serta peralatan pendukung lainnya guna menuntaskan persoalan sampah yang kian kompleks.
Hendri juga menilai, masalah sampah hampir terjadi di seluruh kota di Indonesia. Karena itu, edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah sejak dari rumah tangga menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Pada kesempatan yang sama, Hendri turut menyinggung program wakaf. Ia menilai, persoalan wakaf sejatinya kembali kepada kesadaran masing-masing individu. Meski kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Yayasan Doa Bangsa telah dihentikan, hal tersebut tidak menjadi persoalan.
“Wakaf itu bagian dari perintah agama. Mau lewat lembaga mana pun, kembali kepada niat dan kesadaran pribadi,” ujarnya.
Terkait pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi, Hendri menduga langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan sistem kepegawaian agar lebih baik ke depan.
Namun demikian, ia mengingatkan kondisi keuangan daerah yang saat ini masih terbatas. Bahkan, keterlambatan pembayaran gaji tidak hanya dirasakan ASN, tetapi juga anggota DPRD.
“Kondisi keuangan kita sedang terbatas. Keterlambatan gaji bukan hanya ASN, DPRD juga sama,” pungkasnya.
