Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Rakornas tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan yang masih menjadi persoalan krusial bangsa.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan kritik keras terhadap kinerja elite nasional yang dinilai belum optimal dalam menjaga dan mengelola kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Ia menegaskan, kemiskinan tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang wajar di tengah besarnya potensi sumber daya nasional.
“Kekayaan kita sangat banyak, tetapi harus kita akui bahwa unsur pimpinan di semua tingkat masih kurang maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya mengelola kekayaan bangsa,” tegas Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI).
Prabowo menyerukan kepada seluruh kepala daerah dan pemimpin lintas sektor untuk membulatkan tekad, melakukan introspeksi, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kepentingan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya persatuan nasional dengan menanggalkan sekat-sekat politik dan konflik masa lalu.
“Mari kita bersatu, tidak ada urusan saudara dari partai mana. Kita belajar dari sejarah dan menghapus sekat-sekat yang tidak relevan lagi,” ujar Prabowo.
Presiden menolak sikap pesimistis dan keragu-raguan dalam menghadapi persoalan kemiskinan. Menurutnya, Indonesia tidak boleh menyerah sebelum bertanding, terlebih dengan kekayaan alam yang dimiliki.
“Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh ragu. Kemiskinan yang tinggi tidak bisa diterima di negeri sekaya Indonesia,” tandasnya.
Rakornas ini dihadiri kepala daerah, Forkopimda, serta pimpinan kementerian dan lembaga dari seluruh Indonesia, dan diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terukur dalam percepatan pembangunan nasional berbasis keadilan sosial.
