GARUT — Wakil Bupati Garut Putri Karlina turun langsung meninjau lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) C Yayasan Karya Bhakti di Jalan RSU, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (26/2/2026), guna memastikan rencana pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta didik.
Peninjauan dilakukan menyusul rencana bantuan pembangunan ruang kelas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, realisasi bantuan tersebut masih memerlukan kajian teknis lantaran lokasi sekolah disebut memiliki potensi kerawanan bencana serta isu status lahan yang masuk kawasan hutan kota.
Dalam kunjungannya, Putri Karlina menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut pada prinsipnya mendukung penuh peningkatan sarana pendidikan, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Meski demikian, faktor keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama.
“Saya sudah melakukan pengecekan langsung. Kalau kegiatannya memang memungkinkan tentu tidak ada alasan untuk menghambat. Namun ada catatan dari BPBD terkait potensi rawan bencana,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, pembangunan gedung baru memiliki konsekuensi risiko yang lebih besar dibandingkan renovasi bangunan lama. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan lokasi benar-benar aman sebelum proyek dijalankan.
Putri bahkan menawarkan opsi alternatif berupa relokasi pembangunan ke lahan lain milik pemerintah yang telah memiliki bangunan eksisting dan dinilai lebih aman.
“Kita bicara soal nyawa manusia, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jangan sampai pembangunan justru menempatkan mereka dalam risiko,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SLB-C Yayasan Karya Bhakti, Tintin Nurnaeni, menjelaskan bahwa bantuan yang diajukan memang ditujukan untuk pembangunan ruang kelas baru di lahan kosong milik pemerintah daerah yang berada di lingkungan sekolah.
Ketua Harian Yayasan Karya Bhakti, Sidi Pramono, menambahkan bahwa sekolah tersebut telah berdiri sejak 1975 dan mulai menempati lokasi saat ini pada 1991. Ia juga mengungkapkan pengalaman pahit ketika banjir bandang melanda kawasan tersebut pada 2016.
“Saat itu air sampai tiga meter dan banyak dokumen sekolah rusak,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Garut kini akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta dinas teknis terkait guna menentukan kelayakan pembangunan.
Langkah kehati-hatian ini, menurut Pemkab Garut, menjadi bagian dari komitmen memastikan bantuan infrastruktur pendidikan berjalan tanpa mengorbankan keselamatan siswa maupun tenaga pendidik.
