BANDUNG – Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Kunjungan tersebut diterima langsung Sekretaris Diskominfo Jabar, Bayu Rahmana, bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional.
Dalam sambutannya, Teh Aanya menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPD RI untuk menyerap aspirasi daerah sebelum dibawa ke pembahasan di Senayan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Kunjungan kerja ini dalam rangka reses, menyerap aspirasi, dan bagian dari tugas konstitusional kami. Saya ingin mendengar langsung kondisi riil di lapangan, baik urusan pemerintahan dasar maupun non-dasar,” ujar Teh Aanya.
Ia menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari standar minimal pelayanan digital, keamanan data publik, hingga maraknya kasus judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang disebut telah menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah secara nasional. Jawa Barat sendiri disebut sebagai salah satu provinsi dengan jumlah korban terbesar.
Teh Aanya juga mempertanyakan kebenaran beredarnya akun yang mengklaim menguasai jutaan data publik warga Jawa Barat. “Jawa Barat harus menjadi contoh dalam kebaikan, jangan sampai jadi contoh dalam keburukan,” tegasnya.
Sekretaris Diskominfo Jabar, Bayu Rahmana, mengakui persoalan keamanan data menjadi tantangan serius. Diskominfo Jabar memiliki tiga urusan utama, yakni komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, dengan dukungan sekitar 300 SDM. Namun, ia menyebut fasilitas kantor masih terbatas.
“Kami punya UPTD Layanan Digital di Gedung Sate, tapi memang secara infrastruktur dan anggaran masih perlu penguatan,” ungkapnya.
Menurut Bayu, literasi digital masyarakat Jawa Barat yang berjumlah hampir 50 juta jiwa masih relatif rendah. Selain itu, masih terdapat ratusan desa blank spot yang belum terjangkau layanan internet.
“Kesadaran masyarakat soal pentingnya pengamanan data juga belum kuat. Satu celah saja terbuka, bisa membahayakan seluruh sistem,” katanya.
Diskominfo Jabar, lanjutnya, melalui bidang siber security telah bekerja sama dengan instansi vertikal seperti Polri dan TNI untuk memperkuat keamanan digital. Namun, tantangan terbesar tetap pada edukasi publik.
Di bidang aplikasi informatika, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Dian, menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Jabar mengelola lebih dari 300 aplikasi. Tugas mereka memastikan integrasi dan interoperabilitas sistem berjalan optimal.
“Kami mendampingi perangkat daerah dalam rekayasa aplikasi dan integrasi data. Tapi sering kali kami tidak memiliki akses data dari pusat,” ujarnya, seraya berharap DPD RI dapat mendorong regulasi Perpres tentang Pemerintahan Digital agar lebih operasional.
Isu anggaran juga menjadi sorotan. Meski digitalisasi disebut sebagai prioritas nasional, alokasi anggaran di tingkat provinsi justru mengalami pengurangan. Hal ini dinilai sebagai paradoks di tengah tuntutan percepatan transformasi digital.
Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Barat, Herman Hermawan, menambahkan bahwa Jawa Barat kerap dianggap daerah paling maju sehingga tidak menjadi prioritas bantuan pusat. Padahal, tantangan ekonomi dan digitalisasi masih cukup besar.
Selain itu, pembahasan terkait Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai penting untuk mengatasi kendala integrasi data lintas kementerian seperti Kemensos dan BPS.
Dalam diskusi juga mengemuka kekhawatiran terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI). Bayu menilai masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, belum sepenuhnya memahami risiko penyerahan data secara sukarela kepada platform AI.
“Data itu adalah new gold. Baik data pribadi maupun data pemerintah berpotensi berpindah tangan jika tidak diatur dengan baik. Urgen ada peningkatan kapasitas dan regulasi jelas soal interaksi dengan AI,” tandasnya.
Menutup pertemuan, Teh Aanya memastikan seluruh masukan akan dibawa dalam rapat bersama kementerian terkait di Senayan. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar Jawa Barat tidak hanya maju secara statistik, tetapi juga kuat dalam keamanan dan tata kelola digital.
