BAGHDAD — Di tengah memanasnya perang antara Iran dan Amerika Serikat, Irak kini menjadi “medan antara” yang ikut terseret dalam pusaran konflik.
Serangan demi serangan terjadi di wilayah Irak sejak perang pecah pada akhir Februari 2026. Baik kelompok bersenjata pro-Iran maupun kepentingan militer AS saling berbalas aksi, menjadikan Irak sebagai titik benturan strategis.
Peneliti geopolitik Timur Tengah berbasis di London, Abdullah Hariz, menjelaskan bahwa kompleksitas politik internal Irak menjadi faktor utama yang membuat negara itu rentan.
“Irak terdiri dari tiga kekuatan utama: Syiah, Sunni, dan Kurdi. Masing-masing memiliki kepentingan berbeda, termasuk kedekatan dengan Iran atau Barat,” ujarnya.
Situasi semakin rumit karena Irak hingga kini masih dipimpin pemerintahan sementara pasca pemilu November 2025. Tarik-menarik kepentingan, termasuk pengaruh Washington, membuat pembentukan pemerintahan baru mandek.
Ketergantungan ekonomi menjadi faktor krusial. Sekitar 90 persen pendapatan Irak berasal dari minyak yang sistem keuangannya terhubung dengan Amerika Serikat. Kondisi ini membuat posisi Baghdad berada dalam tekanan geopolitik tinggi.
Di sisi lain, kelompok milisi yang tergabung dalam Popular Mobilization Forces (PMF) memainkan peran penting. Sebagian dari mereka memiliki kedekatan kuat dengan Teheran dan aktif menyerang target yang dianggap terkait kepentingan AS.
Serangan drone terhadap pangkalan militer Amerika dan infrastruktur vital di Irak terjadi hampir setiap hari. Sebaliknya, serangan balasan dari AS dan sekutunya juga menyasar posisi milisi tersebut.
Situasi ini menciptakan lingkaran eskalasi yang sulit dihentikan. Irak bukan hanya korban, tetapi juga arena perebutan pengaruh antara dua kekuatan besar.
Jika konflik terus berlanjut, para analis memperingatkan bahwa luka geopolitik di Irak bisa semakin dalam—mengancam stabilitas domestik sekaligus membuka potensi konflik regional yang lebih luas. (Sumber : AL Jazeera)
