DOHA — Presiden Donald Trump kembali melontarkan ultimatum kepada Iran terkait pembukaan jalur strategis Selat Hormuz. Namun, tenggat waktu terbaru yang ditetapkan kembali memicu keraguan di kalangan analis global.
Dalam pernyataannya, Trump menetapkan batas waktu baru agar Iran segera membuka jalur pelayaran vital tersebut. Ultimatum ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer dan gangguan distribusi energi global.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai pendekatan Washington cenderung inkonsisten. Pernyataan keras yang disampaikan di ruang publik kerap diikuti sinyal diplomasi yang berubah-ubah, termasuk klaim bahwa kesepakatan dengan Teheran bisa tercapai dalam waktu singkat.
“Sulit membaca arah kebijakan AS karena sering berubah dalam waktu cepat,” ujar salah satu analis kebijakan luar negeri.
Dari perspektif Teheran, tekanan tersebut tidak serta-merta mengubah kalkulasi strategis. Bagi Iran, penguasaan Selat Hormuz merupakan bagian dari kepentingan vital nasional dan instrumen tawar dalam menghadapi tekanan militer maupun ekonomi.
Analis menilai, bagi Iran, membuka jalur tersebut tanpa jaminan keamanan justru dianggap berisiko terhadap stabilitas rezim. Karena itu, retorika keras dari Washington lebih dipandang sebagai bentuk frustrasi ketimbang strategi yang matang.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi “mission creep” atau perluasan konflik tanpa tujuan akhir yang jelas. Sejumlah pengamat militer menilai kebijakan AS saat ini cenderung reaktif dan dibentuk secara real time, bukan melalui perencanaan strategis jangka panjang.
Risiko eskalasi pun terbuka lebar. Meski invasi besar dinilai kecil kemungkinannya, skenario operasi terbatas seperti penguasaan wilayah pesisir atau pulau strategis tetap berpotensi memicu konflik yang lebih luas.
Dalam konteks global, ketegangan di Selat Hormuz menjadi perhatian utama karena jalur ini mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Gangguan berkepanjangan berpotensi memicu lonjakan harga energi dan mengguncang ekonomi global.
Situasi ini menegaskan bahwa konflik bukan hanya soal militer, tetapi juga pertarungan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang dampaknya dirasakan hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia. (Sumber : Al Jazeera)
