GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut di Tarogong Kidul, Senin (20/7/2026). Dalam arahannya, Bupati menekankan urgensi peningkatan kemandirian fiskal daerah di tengah ketidakpastian kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menginstruksikan jajaran Bapenda untuk tidak hanya bergantung pada bantuan pusat, melainkan secara proaktif meningkatkan kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang stabil dan berkelanjutan.
Abdusy Syakur menyadari bahwa upaya mendongkrak penerimaan negara bukan hal yang mudah, terutama saat daya beli masyarakat masih tertekan. Namun, ia memberikan apresiasi tinggi kepada petugas pajak daerah yang memegang tanggung jawab besar bagi eksistensi pemerintahan. “Saya pikir bapak-bapak di sini adalah orang-orang hebat dengan tanggung jawab luas menyangkut kelangsungan roda pemerintahan,” ujarnya.
Untuk mendukung tugas tersebut, Pemkab Garut telah menerapkan sistem transparansi keuangan melalui integrasi data dengan Bank BJB, memungkinkan pemantauan pendapatan asli daerah secara real-time dari berbagai sektor seperti pajak hotel, restoran, hiburan, hingga reklame.
Langkah konkret ini bertujuan memastikan setiap rupiah potensi pajak tertagih secara maksimal. Bupati menegaskan bahwa data transaksi yang terpantau langsung menjadi dasar evaluasi kinerja harian dan bulanan. Dengan demikian, kebocoran potensi pendapatan dapat diminimalisir dan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat tercapai.
Integrasi teknologi perbankan ini menjadi bukti serius Pemerintah Kabupaten Garut dalam modernisasi administrasi perpajakan demi memperkuat basis pendapatan asli daerah yang selama ini masih fluktuatif tergantung musim pariwisata dan konsumsi masyarakat.
Menutup kunjungannya, Bupati mengingatkan pentingnya akurasi proyeksi pendapatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ia meminta perhitungan target pendapatan asli daerah dilakukan secara matang dan realistis, dengan memisahkan komponen pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit.
Hal ini diperlukan agar struktur anggaran daerah lebih sehat, transparan, dan mampu membiayai program-program prioritas pembangunan tanpa menimbulkan defisit yang berisiko bagi stabilitas keuangan Kabupaten Garut ke depan.
