TASIKMALAYA – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tasikmalaya tidak menunggu kepastian jadwal pemilu untuk melakukan konsolidasi internal PKB. Partai berlambang bola dunia itu resmi mengesahkan kepengurusan masa bakti 2026–2031 dan menyiapkan strategi matang menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) mendatang dengan target ambisius meraih delapan kursi DPRD.
Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya H. Wahid menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) dari DPW Jawa Barat telah diterima dalam Rakorwil di Bandung beberapa hari lalu. “Baru dua hari lalu kami menerima SK, hari ini langsung silaturahmi memperkenalkan pengurus baru,” ujar Wahid usai kegiatan Silaturahmi dan Mujahadah Pengurus Baru, Selasa (21/7/2026).
Penyegaran struktur ini memangkas jumlah pengurus dari hampir 99 orang menjadi 54 orang yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan keterlibatan perempuan hingga 42 persen, melampaui batas minimal 30 persen sebagai bentuk penguatan organisasi yang inklusif.
Momentum konsolidasi internal PKB ini juga menjadi bekal sebelum jajaran partai bertolak ke Jakarta untuk pelantikan nasional dan peringatan Harlah ke-28 pada 23 Juli 2026. Wahid menekankan bahwa mesin partai harus hidup hingga tingkat ranting, RT, dan kampung agar kepercayaan publik tetap terjaga. “Mesin partai harus hidup sampai ke tingkat masyarakat. Dari sanalah kekuatan politik dibangun,” tegasnya.
Ketidakpastian tahun pelaksanaan pemilu, baik 2029 maupun 2031, tidak dijadikan alasan untuk menunda persiapan karena kesiapan adalah kunci utama kontestasi.
Target konsolidasi internal PKB kali ini sangat jelas: merebut sedikitnya delapan kursi DPRD Kota Tasikmalaya sesuai amanah DPW Jawa Barat. Wahid menyatakan optimisme tinggi bahwa PKB mampu tampil sebagai salah satu pemenang pemilu di kota tersebut. Dengan struktur yang lebih ramping namun solid serta representasi perempuan yang kuat, PKB Tasikmalaya berkomitmen merawat basis massa secara organik.
antara penyegaran kaderisasi dan penetrasi hingga level terbawah diharapkan menjadi modal utama mencapai target elektoral yang ditetapkan menjelang pesta demokrasi berikutnya.
