JAKARTA — Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) mendorong pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum AKKOPSI yang juga Bupati Bandung, Dadang Supriatna, saat audiensi bersama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (8/9/2026).
Dadang Supriatna atau KDS mengatakan, peningkatan jumlah SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diikuti sistem pengelolaan limbah yang memadai.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan makanan, tetapi juga memastikan proses produksi, pengolahan, distribusi hingga konsumsi memenuhi standar higiene, sanitasi dan keamanan pangan.
“Kami berharap Kemenko Pangan tidak hanya melihat pangan dari sisi produksi dan ketersediaannya, tetapi juga dari sisi keamanan pangan, higiene, sanitasi, dan pengelolaan limbahnya. AKKOPSI dan HAKLI siap menjadi mitra pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan tersebut sampai ke tingkat kabupaten/kota,” kata KDS.
Limbah SPPG Berpotensi Jadi Sumber Ekonomi
KDS menilai bertambahnya jumlah SPPG berpotensi menghasilkan limbah makanan dan limbah domestik dalam jumlah besar. Karena itu, AKKOPSI mengusulkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilibatkan dalam pengelolaan limbah berbasis reduce, reuse, recycle (3R) dan ekonomi sirkular.
Limbah makanan dari SPPG, kata KDS, dapat diolah menjadi kompos, maggot atau black soldier fly (BSF), pakan ternak, maupun produk pemanfaatan lain sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Model tersebut diusulkan terlebih dahulu melalui pilot project sebelum diterapkan secara lebih luas di kabupaten/kota lainnya.
Selain membantu mengurangi persoalan limbah, pendekatan tersebut dinilai dapat membuka ruang pemberdayaan masyarakat sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah dan limbah makanan.
SLHS Didorong Terintegrasi
Dalam audiensi tersebut, AKKOPSI dan HAKLI juga mendorong penguatan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) melalui koordinasi lintas sektor.
AKKOPSI menilai pengawasan higiene dan sanitasi tidak akan optimal apabila dilakukan secara sektoral. Karena itu, sistem SLHS diusulkan terintegrasi dalam satu basis data agar pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), maupun SPPG dapat dilakukan secara lebih efektif.
Koordinasi tersebut dinilai perlu melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, AKKOPSI dan HAKLI.
AKKOPSI-HAKLI juga mendorong penguatan peran sanitarian di tingkat puskesmas dan kecamatan sebagai ujung tombak pembinaan serta pengawasan higiene sanitasi.
Keduanya menyatakan siap mendukung peningkatan kompetensi sanitarian melalui pelatihan dan penguatan kapasitas teknis.
Dorong Penguatan Kebijakan Sanitasi
Selain isu SPPG dan SLHS, AKKOPSI-HAKLI menyampaikan dukungan terhadap penguatan substansi RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi.
Sanitasi dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku dan budaya hidup bersih melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
KDS mengatakan kolaborasi AKKOPSI dan HAKLI dapat menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dengan implementasinya di daerah.
“Kami siap dilibatkan dalam forum kebijakan, pembahasan teknis maupun penyusunan model implementasi di lapangan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut audiensi, AKKOPSI-HAKLI mengusulkan pembentukan forum atau working group lintas kementerian/lembaga, penetapan sejumlah proyek percontohan pengelolaan limbah SPPG melalui Koperasi Merah Putih, penguatan sistem SLHS dan integrasi data lintas sektor.
Agenda tindak lanjut juga diusulkan berjalan dalam rentang 30–90 hari.
Menurut KDS, terdapat tiga hal utama yang diharapkan dari pertemuan tersebut, yakni penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, penetapan pilot project yang konkret, serta keterlibatan AKKOPSI-HAKLI secara berkelanjutan dalam implementasi kebijakan sanitasi dan keamanan pangan.
