JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat keamanan siber dan pelindungan data pribadi seiring dengan pengembangan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan. Integrasi data lintas instansi menjadi bagian penting dari sistem tersebut, sehingga keandalan teknologi informasi dan keamanan informasi masyarakat perlu mendapat perhatian serius.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan sistem teknologi informasi pada seluruh instansi yang terlibat dalam digitalisasi Perlinsos. Dalam rapat koordinasi rencana penerapan nasional program tersebut pada 16 Oktober 2026, Tito mengingatkan bahwa penggabungan data dalam jumlah besar membutuhkan infrastruktur yang kuat, mulai dari kapasitas penyimpanan, jaringan internet, sistem pencadangan, hingga keamanan siber.
Digitalisasi Perlinsos menghubungkan berbagai sumber informasi untuk membantu pemerintah memverifikasi kelayakan penerima bantuan. Data yang digunakan mencakup informasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kepemilikan tanah, serta kepemilikan kendaraan. Pemanfaatan kecerdasan buatan juga mendukung proses pengolahan informasi agar penilaian penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Skala pemanfaatan sistem ini terlihat dari data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga 28 September 2026, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam uji coba digitalisasi Perlinsos yang menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga. Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap infrastruktur digital yang mampu menangani pertukaran data secara andal dan aman.
SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antarkementerian, lembaga, dan instansi terkait. Melalui mekanisme ini, proses verifikasi dapat dilakukan tanpa harus memindahkan seluruh data dari instansi pemiliknya ke satu tempat. Komdigi juga menjelaskan bahwa sistem tersebut telah terhubung dengan layanan kriptografi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendukung perlindungan data melalui enkripsi sesuai kebutuhan keamanan informasi.
Meski demikian, integrasi data dalam skala besar tetap membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Gangguan jaringan, kegagalan sistem, akses tanpa izin, hingga serangan siber dapat menghambat layanan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Sistem pencadangan yang memadai, pembatasan hak akses, pemantauan keamanan, pengujian berkala, serta prosedur pemulihan ketika terjadi gangguan menjadi bagian penting untuk menjaga agar layanan perlindungan sosial tetap berjalan.
Pelindungan data pribadi juga memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Aturan ini mengatur hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran tertentu. Dalam penerapan Perlinsos, prinsip tersebut penting karena informasi kependudukan, kondisi sosial ekonomi, dan data lain yang digunakan untuk verifikasi harus dikelola sesuai ketentuan hukum.
Ancaman tidak hanya berasal dari serangan terhadap sistem pemerintah, tetapi juga dari penipuan yang memanfaatkan nama program bantuan sosial. Komdigi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan palsu atau phishing yang meminta informasi pribadi. Warga disarankan menggunakan kanal resmi pemerintah dengan domain go.id, memeriksa keabsahan petugas pendamping, serta tidak memberikan uang kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat pendaftaran bantuan.
Selain penguatan teknologi, keterbukaan informasi dan mekanisme koreksi data juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat harus memiliki akses untuk menyampaikan keberatan apabila informasi yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 14 Oktober 2026 menegaskan bahwa sistem Perlinsos menyediakan jalur sanggahan karena data yang tersedia belum sepenuhnya sempurna. Mekanisme ini penting untuk membantu memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.
Penguatan keamanan siber dan pelindungan data pribadi pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi keberhasilan digitalisasi Perlinsos. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan sistem mampu memproses data dalam jumlah besar, tetapi juga menjamin bahwa informasi masyarakat digunakan secara bertanggung jawab, terlindungi, dan dapat dikoreksi ketika ditemukan kesalahan. Dengan infrastruktur yang andal, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat, digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran tanpa mengabaikan hak dan keamanan penerima bantuan.
