Kota Bandung dengan keterbatasan wilayah justru menyimpan potensi investasi yang sangat besar. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, yang menilai bahwa dinamika ekonomi Bandung menuntut kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah untuk menjaga iklim investasi tetap tumbuh dan berkelanjutan.
“Bandung ini kota kecil secara wilayah, tapi target investasinya besar. Tantangannya bukan hanya di DPMPTSP, tetapi seluruh perangkat daerah harus saling mendukung,” ujar Iskandar saat memberikan pengarahan kepada jajaran aparatur beberapa waktu lalu.
Menurut Iskandar, iklim investasi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan perizinan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi perkembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung yang dinilai semakin matang, inovatif, dan bahkan menjadi rujukan bagi daerah lain.
Ia menekankan bahwa MPP merupakan wajah pemerintah di mata investor dan masyarakat. Salah satu inovasi yang disorot adalah layanan wali nikah terintegrasi yang hanya ada di MPP Kota Bandung. Dalam waktu tiga bulan, layanan tersebut telah melayani sekitar 200 pasangan.
Pelayanan yang cepat, pasti, dan relevan seperti ini membangun kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi modal utama investasi,” tegasnya.
Iskandar juga menyinggung transformasi birokrasi, khususnya peralihan jabatan struktural ke fungsional. Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak boleh menurunkan kinerja, melainkan harus mempercepat proses kerja dan meningkatkan profesionalisme ASN dalam mendukung iklim investasi.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Erick Attauriq, memaparkan capaian investasi yang sangat positif sepanjang 2025. Dari target investasi Rp7 triliun dalam RKPD 2025, realisasi hingga triwulan ketiga justru melesat mencapai Rp10,162 triliun.
Memasuki 2026, target investasi Kota Bandung dalam RPJMD ditetapkan sebesar Rp11,363 triliun, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,35 persen. Untuk mencapai target tersebut, DPMPTSP menyiapkan penguatan sistem kerja, struktur organisasi, serta pengembangan MPP yang lebih adaptif terhadap kebutuhan investor.
Erick menyebut sekitar 80 persen ASN DPMPTSP merupakan pejabat fungsional, yang justru menjadi kekuatan jika dikelola dengan sistem kerja kolaboratif dan berbasis kinerja.
Pengarahan tersebut ditutup dengan kerja bakti bersama sebagai simbol kesiapan jajaran DPMPTSP menyongsong 2026 dengan semangat pelayanan dan investasi yang lebih kuat.
