Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, menyatakan sikap tegas menanggapi penyampaian aspirasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam forum resmi di DPD RI. Teh Aanya menilai, berbagai masukan yang disampaikan para kepala daerah dan DPRD telah menggambarkan persoalan struktural serius dalam desain kebijakan fiskal nasional.
Teh Aanya mengutip sejumlah poin krusial yang disampaikan perwakilan daerah, IA juga menyampaikan kondisi faktual di lapangan berdasarkan kunjungan ke 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Menurut Teh Aanya, keluhan yang muncul tidak bersifat sektoral atau insidental, melainkan mencerminkan problem sistemik yang dialami banyak daerah di Indonesia.
“Kasus Kabupaten Karawang adalah contoh nyata ketimpangan fiskal. Pajak perusahaan dicatat dan disetor di Jakarta, sementara dampak sosial, lingkungan, dan infrastruktur ditanggung daerah. Beban berat ditanggung daerah, tapi kue fiskalnya justru dinikmati pusat,” tegas Teh Aanya.
Ia menilai kondisi tersebut semakin diperparah dengan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Dampaknya tidak main-main: program prioritas pendidikan dan infrastruktur terpaksa direvisi.
“Ini bukan sekadar soal angka di APBD. Pemangkasan TKD berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah, memicu tunda bayar, bahkan mengancam pembayaran gaji ASN di daerah yang bergantung pada DAU dan DBH,” ujar Teh Aanya dengan nada keras.
Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah pusat yang menyebut kemungkinan evaluasi pemangkasan jika penerimaan pajak meningkat pada pertengahan kuartal II 2026. Menurut Aanya, pernyataan tersebut belum memberi kepastian apa pun bagi daerah.
“Bagi daerah, ini masih wacana. Sementara konsekuensi fiskalnya sudah nyata dan sedang dihadapi sekarang,” tandasnya.
Atas dasar itu, Teh Aanya menyatakan dukungan penuh kepada DPD RI untuk bersikap tegas dan lantang memperjuangkan penolakan pemangkasan TKD. Ia menegaskan, DPD RI harus berdiri di garis depan membela keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“DPD RI tidak boleh diam. Jika TKD terus ditekan, daerah akan lumpuh. Dan ketika daerah lumpuh, pembangunan nasional ikut tersandera,” pungkas Teh Aanya.
