KARAWANG – Senyum sumringah terpancar dari wajah siswa SD dan SMP di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, setelah menerima modul pembelajaran gratis yang dibagikan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Modul tersebut diberikan langsung kepada siswa dan menjadi pengganti Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sebelumnya harus dibeli menggunakan uang orang tua.
Bagi para siswa, kehadiran modul gratis disambut antusias. Mereka bahkan langsung membuka lembar demi lembar untuk melihat materi pembelajaran yang tersedia di dalamnya.
Salah seorang siswa, Genea, mengaku senang mendapatkan modul tersebut. Selain mudah dibawa, materi di dalamnya dinilai cukup lengkap untuk membantu kegiatan belajar di sekolah maupun di rumah.
“Modulnya ringan, mudah dibawa, dan materinya juga lengkap. Jadi bisa membantu untuk belajar,” ujar Genea.
Program modul gratis tersebut menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. Pemkab Karawang mengalokasikan sekitar Rp7 miliar untuk menyediakan modul atau LKS gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan kebijakan tersebut merupakan respons terhadap keluhan orang tua siswa yang selama ini harus mengeluarkan biaya untuk membeli LKS setiap semester.
“Program LKS gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan biaya pendidikan yang selama ini masih ditanggung orang tua siswa,” kata Aep.
Menurut Aep, modul gratis tidak boleh sekadar menjadi program pembagian buku. Materi yang diberikan harus berkualitas dan benar-benar menunjang proses pembelajaran siswa.
Ia juga menegaskan modul tersebut merupakan hak siswa dan dapat dibawa pulang untuk digunakan belajar di rumah.
Pemkab Karawang pun melarang sekolah kembali membebankan biaya pembelian modul kepada siswa. Aep bahkan mengancam memberikan sanksi tegas terhadap pihak sekolah yang melakukan pungutan.
“Kalau ada oknum kepala sekolah yang melakukan pungutan, akan saya berhentikan. Kebijakan ini untuk meringankan beban ekonomi para orang tua murid,” tegasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi pengeluaran keluarga, tetapi juga memastikan siswa memiliki bahan belajar yang memadai tanpa dibebani biaya tambahan.
