JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan laporan kinerja 21 bulan pemerintahannya dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Prabowo menegaskan pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Prabowo menyebut empat pedoman pemerintahannya, yakni berpegang pada konstitusi, melindungi kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta bekerja demi masa depan generasi mendatang.
Salah satu capaian yang paling ditekankan adalah terwujudnya swasembada pangan dalam waktu satu tahun. Menurut Presiden, Indonesia kini memiliki stok pangan yang aman meski dunia menghadapi ancaman krisis pangan dan El Nino.
Selain itu, pemerintah mencatat penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, peningkatan ketersediaan pupuk bagi petani, serta swasembada delapan komoditas pertanian, termasuk beras, ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Di sektor energi, Prabowo mengklaim Indonesia untuk pertama kalinya mencapai swasembada solar melalui implementasi B50 berbahan kelapa sawit yang menghemat devisa hingga Rp170 triliun.
Presiden juga melaporkan kondisi ekonomi nasional tetap kuat dengan pertumbuhan 5,6 persen, sementara pertumbuhan kuartal I 2026 mencapai 5,4 persen. Ia optimistis ekonomi Indonesia mampu menembus 6 persen pada akhir tahun.
Namun, Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir.
“Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat dan keadilan. Setiap investasi harus menghasilkan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Dalam bidang tata kelola, Presiden mengumumkan reformasi besar terhadap BUMN. Dari total 1.074 BUMN beserta anak perusahaannya, sebanyak 290 perusahaan telah ditutup, dan pemerintah menargetkan hanya sekitar 300 BUMN yang dipertahankan hingga akhir 2026.
Efisiensi tersebut, menurut Prabowo, telah menghemat Rp50 triliun dari belanja gaji dan perjalanan dinas petinggi BUMN, dengan target penghematan mencapai Rp70 triliun untuk dialihkan kepada pembangunan sekolah, rumah sakit, dan perumahan rakyat.
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas nasional.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Demokrasi harus berujung pada terpenuhinya kebutuhan rakyat,” katanya.
